Kabinet Baru Jokowi Sehabis Lebaran

Kabinet Baru Jokowi Sehabis Lebaran

Kabinet Baru Jokowi Sehabis Lebaran - Ini adalah sebuah analisa dari Pak Eko Kuntadhi di laman facebook miliknya https://bit.ly/304ltw6 tentang gerak gerik pasangan capres dan cawapres Jokowi dan Prabowo menjelang pengumuman resmi KPU tentang hasil #Pilpres2019 pada 22 Mei 2019 mendatang.

Dalam analisa ini Pak Eko sudah yakin dengan langkah Pak Jokowi yang sedang sibuk pasang mata terhadap orang-orang yang bakal diangkat jadi menterinya nanti. Ini artinya Jokowi sudah yakin seyakinnya dialah yang bakal keluar sebagai pemenang dalam Pilpres 2019 ini.
Read more »
Orasi Politik dan Deklarasi Aliansi Mahasiswa Pro Jokowi- Ma'ruf Jawa Timur

Orasi Politik dan Deklarasi Aliansi Mahasiswa Pro Jokowi- Ma'ruf Jawa Timur

Gabungan mahasiswa dan mahasiswi di bawah naunan Aliansi Central Mahasiswa Pro Jokowi Ma’ruf Jo Smart Jawa Timur secara resmi mendeklarsikan dukungan mereka untuk pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01, Jokowi – Maruf Amin pada 17 Februari 2019 di Hotel Aston Kabupaten Bojonegoro kemarin.
photo by NetpituCom
Para mahasiswa ini berasal dari berbagai Kabupaten di Jawa Timur seperti  Bojonegoro, Tuban, Malang, Jember dan Pasuruan. Selain deklarasi Dukungan Untuk Jokowi - Ma'aruf, Aliansi Central Mahasiswa Pro Jokowi Ma’ruf Jo Smart Jawa Timur juga melakukan berbagai pemilihan Duta Politik Pro Jokowi.

TONTON VIDEONYA...

Read more »
Hasto Kristiyanto dilaporkan oleh Timses Prabowo-Sandi ke Bawaslu

Hasto Kristiyanto dilaporkan oleh Timses Prabowo-Sandi ke Bawaslu

Hasto Kristiyanto dilaporkan oleh Timses Prabowo-Sandi ke Bawaslu - Lembaga penyelenggara pemilu harus menjadikan pelaporan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ini sebagai momen untuk membuka tabir fakta yang sebenarnya tentang beredarnya berita dan informasi hoaks dan fitnah politik. Terlebih Hoax yang sepanjang 2014 hingga 2018 ini terus menyerang Jokowi-KH Ma'ruf dan PDI Perjuangan.

Sekedar informasi, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dilaporkan oleh Timses Prabowo-Sandi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal ini lantaran Hasto dalam satu kesempatan menyinggung capres yang suka sekali menebar fitnah. Ucapan Sekjen PDI Perjuangan itu lalu dikaitkan dengan Capres Prabowo.

Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK), Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi, pelaporan itu adalah pintu masuk bagi Bawaslu untuk membuka kotak pandora kampanye hoaks dan fitnah.
Hasto Kristiyanto dilaporkan oleh Timses Prabowo-Sandi ke Bawaslu
Foto/Tribunnews.com

Selama ini yang sering mendapat hoaks dan fitnah adalah memang Paslon Jokowi-KH Ma'ruf. "Hal ini akan menegaskan bahwa apakah sumber fitnah dan hoaks tersebut berasal dari mana, apakah memang ada pihak ketiga yang menunggangi perseteruan dua kubu tersebut atau malah justru serangan-serangan tersebut berasal dari kubu yang berlawanan dengan calon petahana," ujar Muradi, Jumat (28/12/2018).

Hal itu akan berdampak positif bagi pelaksanaan pemilu yang baik. Harus dibuka tabir tentang siapa sebenarnya yang berperan dalam serangan hoaks dan fitnah. Menurut Muradi, harus jujur diakui, bahwa penyebaran hoaks dan fitnah itu sangat sistematis dan terukur. Padahal, lanjutnya, demokrasi tidak bisa berbasis pada data bohong dan berisi fitnah.

Karena itu demokrasi harus bisa diwujudkan dalam tatanan yang lebih fair, adil dan terukur. Sejauh hal itu bisa dilakukan, indonesia akan berada fase tatanan politik yang lebih dewasa dan matang. Karenanya, Bawaslu harus secara lugas mengupayakan data dan informasi yang berasal dari laporan dan juga keterangan Hasto, demi mmemastikan pelaksanaan pemilu 2019 bebas dari fitnah dan hoaks.

"Dengan bebas dari fitnah dan hoaks, maka diharapkan pilpres dan pileg 2019 ini akan berisi debat dan adu gagasan serta program yang mana akan mengantarkan publik lebih obyektif dalam menilai siapa yang paling baik untuk dipilih," bebernya.

Baginya, kotak pandora terkait hoaks dan fitnah yang diarahkan ke pasangan Jokowi-Ma’ruf yang dilakukan secara sistematis harus dibongkar. Ukuran keberhasilannya akan bisa terlihat nanti.

"Yakni berhentinya serangan hoaks dan fitnah ataupun setidaknya berkurang dan diisi oleh adu gagasan dan program," kata dia. /Sumber
Read more »
Teguran Untuk Kepala Daerah Yang Deklarasi Dukung Jokowi

Teguran Untuk Kepala Daerah Yang Deklarasi Dukung Jokowi

Teguran Untuk Kepala Daerah Yang Deklarasi Dukung Jokowi - Menurut Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan, Mendagri sudah mengeluarkan surat tembusan lantaran 10 kepala daerah yang memberikan dukungan kepada capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi).

"Kami sudah menerima surat tembusan dari Kemendagri sebagai tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Riau, dan sudah ditanggapi," ucap Rusidi Rusdan dalam keterangannya, Kamis (27/12/2018).

Karena itu kedepannya, seluruh aparat negara diminta untuk netral dalam melaksanakan pesta demokrasi. Tidak memihak 1 pasangan capres.

"Khusus kepala daerah, diingatkan kembali agar cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara dalam kampanye dan juga tidak menggunakan embel-embel jabatan dalam penberian dukungan," tegas Rusidi.
Terkait surat tembusan itu, Mendagri Tjahjo Kumolo melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah Dr Sumarsono meminta agar Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim menegur 10 kepala daerah yang mengunakan nama jabatan Bupati/Walikota dalam melakukan penandatanganan pernyataan dukungan terhadap salah satu capres pada 10 Oktober 2018 lalu di sebuah Hotel di Pekanbaru.

Berdasarkan surat Mendagri dengan Nomor 700/9719/OTDA tanggal 12 Desember 2018, Mendagri berkesimpulan bahwa 10 Kepala Daerah di Provinsi Riau telah melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

Rusidi menyebutkan, surat permintaan pemberian teguran kepada 10 kepala daerah tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Riau kepada Mendagri pertanggal 6 November 2018.

"Berdasarkan kajian Sentra Gakkumdu  yang dilakukan di kantor Bawaslu Riau, 10 kepala daerah tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu sebagaimana yang tertuang dalam UU No.7 Tahun 2017, namun terdapat pelanggaran peraturan Perundang-undangan lainnya," sebut Rusidi.

Sepuluh kepala daerah yang ikut serta dalam penandatanganan pernyataan dukungan tersebut yaitu Bupati Siak (Syamsuar), Bupati Pelalawan (Haris), Bupati Kampar (alm Aziz Zaenal), Bupati Bengkalis (Amril Mukminin), Bupati Indragiri Hilir (Wardan), Bupati Kuantan Singingi (Mursini), Bupati Kepulauan Meranti (Irwan Nasir), Bupati Rokan Hilir (Suyatno), Wali Kota Pekanbaru (Firdaus) dan Wali Kota Dumai (Zulkifli).

Dasar hukum dikeluarkannya surat permintaan teguran ini tertuang dalam Pasal 373 ayat (2) UU No.23 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa "Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelengaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota".

Sebelumnya, para kepala daerah di Riau menyatakan dukungan kepada Jokowi dalam kegiatan deklarasi relawan Projo Riau di Hotel Aryaduta Pekanbaru, Rabu (10/10/2018) lalu.

Dalam kegiatan itu, para kepala daerah menandatangani surat pernyataan dukungan kepada Jokowi atas nama jabatan sebagai bupati dan wali kota.

Surat itu juga didapat oleh Bawaslu Riau dan dijadikan sebagai barang bukti. Setelah itu, Bawaslu Riau memanggil satu persatu 10 kepala daerah tersebut untuk dimintai klarifikasi.

Sejumlah kepala daerah yang diwawancarai usai diminta klarifikasi mengakui memberikan dukungan kepada Jokowi, namun atas nama pribadi. Sumber
Read more »

Contact Form

Name

Email *

Message *

jokowi

artis